News

Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau tarif PPN mendapatkan dukungan dari politikus di Parlemen. Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN mendapatkan dukungan dari politikus di Parlemen. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjadi salah satu anggota dewan yang konsisten mendorong pemerintah menurunkan […]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan sejumlah kebijakan perpajakan yang mengejutkan banyak pihak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan sejumlah kebijakan perpajakan yang mengejutkan banyak pihak. Salah satunya yang teranyar ialah rencananya untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) demi mendorong daya beli masyarakat, di samping keputusan tak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Siddhi Widyaprathama menyampaikan curahan hati (curhat) kepada Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi masalah SP2DK. Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Siddhi Widyaprathama menyampaikan curahan hati (curhat) kepada Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji bahwa perbaikan Coretax dapat diselesaikan oleh ahli information technology (IT) pada akhir Oktober 2025. Dengan perbaikan ini diharapkan Wajib Pajak dapat dengan mulus melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan melalui Coretax di tahun 2026. Oleh karena itu, segera aktivasi akun Coretax Anda sekarang dengan cara yang Pajak.com telah kutip dari pemaparan resmi Direktorat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana mengejar pajak shadow economy ataupun underground ekonomi pada 2026, sebagaimana yang ingin dilakukan menteri keuangan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana mengejar pajak shadow economy ataupun underground economy pada 2026, sebagaimana yang ingin dilakukan menteri keuangan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati. “Jadi saya enggak

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggandeng kementerian/lembaga (K/L) untuk mengejar para pengemplang pajak dari kekayaan ilegal. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggandeng kementerian/lembaga (K/L) untuk mengejar para pengemplang pajak dari kekayaan ilegal, diantaranya dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tidak menaikkan tarif pajak dan cukai untuk mencapai target pendapatan negara. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tidak menaikkan tarif pajak dan cukai untuk mencapai target pendapatan negara. Purbaya justru akan membuka kanal pengaduan dari masyarakat ke dirinya langsung untuk menertibkan ketidakadilan pemungutan dua sumber utama penerimaan

PT Indodax Nasional Indonesia atau INDODAX mencatatkan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor aset digital. PT Indodax Nasional Indonesia atau INDODAX mencatatkan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor aset digital. Hingga Agustus 2025, perusahaan perdagangan aset kripto terbesar di Indonesia itu telah menyetorkan pajak sebesar Rp265,4 miliar, atau sekitar 50,7 persen dari total

Kementerian keuangan menyebut bahwa penurunan penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2025 merupakan dampak dari peningkatan restitusi pajak. Kementerian keuangan menyebut bahwa penurunan penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2025 merupakan dampak dari peningkatan restitusi pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli (Ros) mengonfirmasi adanya kenaikan pengembalian (restitusi) pajak mencapai sebesar