News

Hingga September 2024 negara sudah mengantongi pajak digital sebesar Rp 6,14 triliun Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) mencatat nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mencapai Rp 6,14 triliun. Pajak ini dikumpulkan dari total 168 PMSE hingga September 2024. Sementara itu, penerimaan pajak kripto mencapai Rp 446,92 miliar hingga September 2024 (year to […]

Pemerintah Indonesia berencana untuk mulai menerapkan pajak minimum global (Global Minimum Tax/GMT) pada tahun 2025. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mulai menerapkan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) pada 2025 mendatang. Sesuai kesepakatan negara-negara G20 dan OECD tarif GMT sebesar 15%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, penerapan GMT

Pemerintah Indonesia akan memberlakukan prinsip pengenaan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) pada 2025. Pemerintah Indonesia akan memberlakukan prinsip pengenaan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) pada 2025. GMT itu sendiri diusulkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development atau OECD dengan tarif 15%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan

Ikuti Standar Internasional rencana Prabowo untuk memajaki orang kaya menjadi sorotan Rencana pemerintahan baru yang dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengenakan pajak atas harta kekayaan atau wealth tax agar mengikuti standar internasional menjadi sorotan. Pengenaan pajak ini, jika diterapkan kelak, wajib mengacu pada standar-standar internasional. Pasalnya, kebijakan ini akan erat kaitannya dengan rencana

Pemerintah menegaskan tarif Global Minimum Tax (GMT) 15% tidak akan langsung diterapkan di Indonesia, meskipun negara ini berambisi bergabung menjadi anggota OECD Pemerintah memastikan tarif pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15% tidak serta merta akan diterapkan di Indonesia, meskipun Indonesia berambisi untuk segera menjadi negara anggota OECD yang mengusulkan tarif pajak

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa kena PPN untuk Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen bukan aturan baru, sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2022. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen bukanlah aturan baru. Pengenaan PPN terhadap jasa pengelolaan di apartemen ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah

Boneka Labubu karya seniman Hong Kong, Kasing Lung, sedang populer di Indonesia. Harganya berkisar antara Rp1 juta hingga Rp5 juta, terutama untuk edisi kolaborasi terbatas. Boneka Labubu tengah menjangkiti masyarakat Indonesia. Harga boneka yang dibuat oleh Kasing Lung, seniman asal Hong Kong itu dipasarkan mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 juta untuk edisi kolab terbatas.

Modus baru penipuan mengatas namakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kian beragam Modus baru penipuan mengatas namakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kian beragam, meski tujuannya sama, yaitu untuk menguras duit masyarakat yang kena tipu. Ditjen Pajak mencatat, setidaknya kini ada modus baru penipuan yang mengatasnamakan pegawai DJP. Modus baru penipuan ini dilakukan

Ternyata tidak hanya membangun rumah, renovasi rumah juga akan dikenakan pajak mulai 2025 mendatang. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS). Pasal 2 ayat (3) PMK menyebutkan bahwa kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan atau, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama

Kenaikan PPN 12% tak dimasukan ke dalam perhitungan APBN 2025 karena DPR menolak? Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah keputusan untuk kenaikan PPN menjadi 12% akan diambil pemerintah baru, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, penerapan tarif baru PPN itu harus melalui persetujuan Komisi XI DPR RI. Menurut Said, PPN 12% tak dimasukan ke dalam perhitungan