News

Foto Website 2024 10 11T093637.088

Negara Kantongi Rp 6,14 Triliun Pajak Digital hingga September 2024

Hingga September 2024 negara sudah mengantongi pajak digital sebesar Rp 6,14 triliun Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) mencatat nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mencapai Rp 6,14 triliun. Pajak ini dikumpulkan dari total 168 PMSE hingga September 2024. Sementara itu, penerimaan pajak kripto mencapai Rp 446,92 miliar hingga September 2024 (year to […]

Negara Kantongi Rp 6,14 Triliun Pajak Digital hingga September 2024 Read More »

Foto Website 2024 10 08T094209.586

Terungkap! Alasan Pemerintah Mau Terapkan Pajak Minimum 15%

Pemerintah Indonesia berencana untuk mulai menerapkan pajak minimum global (Global Minimum Tax/GMT) pada tahun 2025. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mulai menerapkan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) pada 2025 mendatang. Sesuai kesepakatan negara-negara G20 dan OECD tarif GMT sebesar 15%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, penerapan GMT

Terungkap! Alasan Pemerintah Mau Terapkan Pajak Minimum 15% Read More »

Foto Website 2024 10 07T090950.448

Pajak Minimum 15% Berlaku di RI Mulai 2025

Pemerintah Indonesia akan memberlakukan prinsip pengenaan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) pada 2025. Pemerintah Indonesia akan memberlakukan prinsip pengenaan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) pada 2025. GMT itu sendiri diusulkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development atau OECD dengan tarif 15%. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan

Pajak Minimum 15% Berlaku di RI Mulai 2025 Read More »

Foto Website 2024 10 03T094801.350

Rencana Prabowo Pajaki Orang Kaya Wajib Ikut Standar Internasional

Ikuti Standar Internasional rencana Prabowo untuk memajaki orang kaya menjadi sorotan Rencana pemerintahan baru yang dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengenakan pajak atas harta kekayaan atau wealth tax agar mengikuti standar internasional menjadi sorotan. Pengenaan pajak ini, jika diterapkan kelak, wajib mengacu pada standar-standar internasional. Pasalnya, kebijakan ini akan erat kaitannya dengan rencana

Rencana Prabowo Pajaki Orang Kaya Wajib Ikut Standar Internasional Read More »

Foto Website 2024 10 01T115102.692

Ambisi Jadi Anggota OECD, RI Siap Pungut Pajak Minimum 15%?

Pemerintah menegaskan tarif Global Minimum Tax (GMT) 15% tidak akan langsung diterapkan di Indonesia, meskipun negara ini berambisi bergabung menjadi anggota OECD Pemerintah memastikan tarif pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15% tidak serta merta akan diterapkan di Indonesia, meskipun Indonesia berambisi untuk segera menjadi negara anggota OECD yang mengusulkan tarif pajak

Ambisi Jadi Anggota OECD, RI Siap Pungut Pajak Minimum 15%? Read More »

Foto Website 2024 09 30T091345.368

Rusun-Apartemen Kena PPN 11%, Ini Tanggapan Ditjen Pajak!

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa kena PPN untuk Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen bukan aturan baru, sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2022. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen bukanlah aturan baru. Pengenaan PPN terhadap jasa pengelolaan di apartemen ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah

Rusun-Apartemen Kena PPN 11%, Ini Tanggapan Ditjen Pajak! Read More »

Foto Website 2024 09 27T100736.276

Beli Boneka Labubu, Wajib Lapor di SPT Pajak?

Boneka Labubu karya seniman Hong Kong, Kasing Lung, sedang populer di Indonesia. Harganya berkisar antara Rp1 juta hingga Rp5 juta, terutama untuk edisi kolaborasi terbatas. Boneka Labubu tengah menjangkiti masyarakat Indonesia. Harga boneka yang dibuat oleh Kasing Lung, seniman asal Hong Kong itu dipasarkan mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 juta untuk edisi kolab terbatas.

Beli Boneka Labubu, Wajib Lapor di SPT Pajak? Read More »

Foto Website 2024 09 23T122203.347

Awas! Modus Baru Penipuan Pajak, Uang Anda Bisa Dikuras Habis

Modus baru penipuan mengatas namakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kian beragam Modus baru penipuan mengatas namakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kian beragam, meski tujuannya sama, yaitu untuk menguras duit masyarakat yang kena tipu. Ditjen Pajak mencatat, setidaknya kini ada modus baru penipuan yang mengatasnamakan pegawai DJP. Modus baru penipuan ini dilakukan

Awas! Modus Baru Penipuan Pajak, Uang Anda Bisa Dikuras Habis Read More »

Foto Website 2024 09 20T102551.661

Renovasi Rumah Kena Pajak 2,4%, Simak Aturannya

Ternyata tidak hanya membangun rumah, renovasi rumah juga akan dikenakan pajak mulai 2025 mendatang. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS). Pasal 2 ayat (3) PMK menyebutkan bahwa kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan atau, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama

Renovasi Rumah Kena Pajak 2,4%, Simak Aturannya Read More »