News

Beredarkan kabar akan diberlakukannya pajak bangun rumah  sendiri 2.4 persen diserbu netizen. Hebohnya rencana ini mendapat tanggapan dari Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Menteri Keuangan yang menuliskan komentarnya di akun media sosial X miliknya @prastow Prastowo mengungkapkan bahwa kebijakan pemberlakuan PPn atau pajak bangun rumah sendiri ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 1995 lalu dan menegaskan […]

Membangun Rumah Sendiri Kena Pajak 2,4% kok bisa ? Pajak pertambahan nilai atau PPN akan naik pada 1 Januari 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Seiring dengan itu PPN atas kegiatan membangun rumah sendiri juga berpotensi naik. Dikutip dari Pasal 7 Ayat 1 UU HPP,

Pemerintah belum mengeluarkan keputusan resmi terkait perpanjangan insentif PPh final sebesar 0,5%. Pemerintah belum memberikan keputusan resmi untuk memperpanjang pemberian insentif Pajak Penghasilan /PPh final sebesar 0,5% untuk UMKM pada tahun depan. Meskipun, yang memanfaatkan insentif itu banyak. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemberian insentif itu sebetulnya hanya salah

Youtuber Saaih Halilintar jadi sorotan setelah gagal ikut PON XXI Aceh-Sumut 2024 karena tak memenuhi syarat administrasi, yaitu tidak memiliki NPWP Belum lama ini, Youtuber Saaih Halilintar jadi perbincangan karena gagal mengikuti PON XXI Aceh-Sumut 2024. Hal itu disebabkan karena adik Atta Halilintar ini tidak memenuhi persyaratan administrasi yakni, tidak memiliki NPWP ( Nomor Nomor Pokok

Penerimaan negara untuk pertama kalinya tembus Rp 3.000 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Target penerimaan negara itu akan dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dalam RAPBN 2025, yang telah disepakati antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR, penerimaan negara ditargetkan mencapai Rp 3.005,13 triliun dari rancangan semula dalam Buku

Hingga 4 September 2024, DJP telah memberikan edukasi tentang pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau coretax administration system kepada 26.544 wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyampaikan edukasi terkait pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core tax administration system kepada 26.544 wajib pajak hingga 4 September 2024. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan

Sri Mulyani menyebutkan bahwa insentif PPh final 0,5% untuk UMKM akan dievaluasi, mengingat kebijakan ini akan berakhir tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM. Adapun, insentif PPh final 0,5% bagi UMKM ini akan selesai pada tahun ini. “Jadi insentif pajak tetap tapi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau Core Tax administration system (CTAS). Dia mengklaim sistem pajak baru itu akan menjadi yang terbesar di dunia. “Ini mungkin termasuk pembangunan Core Tax

Pemerintah memperpanjang dan memberikan diskon PPN Rumah 100% mulai 1 September 2024 ? Pemerintah memberikan diskon PPN Rumah 100% mulai 1 September 2024. Fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% berlaku sampai Desember 2024. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal ini pun telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat beberapa hari yang lalu. Berikut

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyaknya insentif fiskal berupa pembebasan pajak yang dinikmati masyarakat pada tahun lalu, yakni pada 2023. Berdasarkan data insentif perpajakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai aspek perekonomian, belanja perpajakan pada 2023 secara total berdasarkan data Sri Mulyani telah mencapai Rp 206, 2 triliun. “Kalau kita lihat komposisinya, sebetulnya penikmat