News

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan perihal awal mula lahirnya Coretax ada Andil Bank Dunia di Balik Lahirnya Coretax Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan perihal awal mula lahirnya Coretax atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Berdasarkan cerita Luhut, Coretax hadir dipicu oleh momen briefing Indonesia dengan World […]

PPN 12% Hanya Khusus Barang Mewah, Ini Cara Isi Faktur Pajaknya, karena ada pembaruan skema perhitungan dan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Mengisi faktur pajak kini menjadi penting dipahami bagi para pengusaha kena pajak, karena ada pembaruan skema perhitungan dan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Tarif PPN 12% per 1 Januari 2025 khusus

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo resmi merilis peraturan teknis pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% dan PPN tarif efektif 11% untuk barang-barang non mewah sejak 1 Januari 2025. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo resmi merilis peraturan teknis pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% dan PPN tarif efektif 11% untuk barang-barang non

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis buku panduan pengisian atau pelaporan SPT tahunan pajak orang pribadi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis buku panduan pengisian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak orang pribadi setelah resmi meluncurnya sistem inti perpajakan atau coretax sejak 31 Desember 2024. Dalam buku panduan atau buku manual berjudul Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi,

Pemerintah memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tetap berjalan pada tahun depan. Pemerintah memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tetap berjalan pada tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyampaikan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP),

Panduan Singkat Implementasi Coretax bagi Wajib Pajak, DJP menyebut sertel lama tak bisa langsung dipakai mengingat core tax menggunakan sistem sertel yang berbeda dibandingkan dengan sistem sertel pada DJP Online. Sertifikat elektronik (sertel) yang saat ini dimiliki oleh pengusaha kena pajak (PKP) tidak bisa langsung dipakai dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak melalui coretax administration

Berikut ini beberapa negara yang tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) yuk di chek ! Pemerintah Indonesia telah menetapkan penerapan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hanya berlaku bagi barang dan jasa tertentu, termasuk kategori premium atau mewah. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Hal ini tentunya menimbulkan gelombang penolakan di

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat DPR kecewa arahan Presiden Prabowo soal PPN tak selaras dengan pernyataan Menkeu Sri Mulyani. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyesali arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbeda dengan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ketua Komisi XI Misbakhun menjelaskan, dalam pertemuan Presiden dengan Pimpinan

Kementerian Pariwisata merespons kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Kementerian Pariwisata merespons kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Adapun Kementerian Pariwisata mendukung kebijakan tersebut. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana mengungkap bahwa kebijakan tersebut pastinya telah dipertimbangkan oleh

Kalangan ekonom mempertanyakan komitmen pemerintah yang tak jadi mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% hanya untuk barang mewah, Kalangan ekonom mempertanyakan komitmen pemerintah yang tak jadi mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% hanya untuk barang mewah, sebab pada akhirnya tarif PPN sebesar 12% berlaku untuk semua barang dan jasa yang menjadi barang dan