News

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan telah sepakat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperpanjang insentif PPh final 0,5% bagi UMKM. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, sudah mencapai kesepahaman dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM. “Pembicaraan di level teknis sudah […]

Konsumen sering membayar PPN lebih dari ketentuan, menurut Direktur Eksekutif YKTI, Ardiman Pribadi. Konsumen kerap kali membayar lebih Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih dari ketentuan yang ada. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Ardiman Pribadi. “Kenaikan ini akan sepenuhnya dibebankan pada konsumen akhir. Dalam hitungan kami, ketika PPN dikenakan 11%, maka

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan yang mengatas namakan implementasi coretax system. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan yang meminta wajib pajak mengakses tautan atau mengunduh aplikasi mencurigakan yang mengatas namakan implementasi coretax system. Peringatan ini diungkapkan oleh DJP mengingat pihaknya tengah mengirimkan email

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Airlangga menegaskan, kebijakan ini sudah menjadi amanat undang-undang dan wajib dijalankan. Kenaikan PPN ini berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Kan memang itu bagian dari undang-undang yang sudah diberlakukan,” ungkap Airlangga, di sela-sela G20 Brasil,

Apa saja sederet barang dan jasa yang dipastikan tetap terbebas dari PPN ? Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan diberlakukan pada 2025. Meski demikian, sederet barang dan jasa dipastikan tetap terbebas dari PPN. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang kemudian diatur secara rinci dalam PMK No.116/PMK.010/2017. Berikut ini

Komisi XI DPR Tegaskan Penundaan PPN 12% Tak Perlu Revisi UU HPP Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan penundaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% tidak perlu mengubah Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie AFP kepada wartawan, Rabu malam (20/11/2024). Dolfie bahkan

DPR RI mengusulkan soal Tax Amnesty Jilid III pada 2025, dan DJP menyatakan akan mengkaji lebih lanjut rencana pembahasan RUU terkait program tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara mengenai langkah DPR RI mengusulkan pelaksanaan tax amnesty atau pengampunan pajak jilid III pada 2025. DJP menyebut akan mendalami rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Soal

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 akan berdampak pada biaya pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan, kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2025 menjadi sebesar 12% akan berpengaruh pada biaya pembangunan infrastruktur. Meski begitu, ia menekankan, belum ada perhitungan secara pasti

Komisi XI DPR RI menyoroti loyonya penerimaan pajak pemerintah selama 2024. Legislator khawatir target pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tidak tercapai. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mengatakan hingga 31 Oktober penerimaan pajak baru mencapai 76,3% dari target. Sementara, waktu yang tersisa untuk mengejar target pajak 2024 itu

Kementerian Keuangan mengalihkan wewenang pemberian insentif pajak untuk sektor padat karya seperti tekstil kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kementerian Keuangan mengalihkan wewenang pemberian insentif pajak untuk sektor padat karya seperti tekstil kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan adanya aturan ini, maka wewenang pemberian fasilitas diskon pajak penghasilan tersebut bukan lagi di