News

Pengadilan Pajak mengumumkan masa reses sidang dalam rangka Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yaitu mulai Senin (22 Desember 2025) hingga Jumat (2 Januari 2026). Dengan demikian, masa persidangan Pengadilan Pajak dibuka kembali pada Senin (5 Januari 2026). Ketetapan tersebut ditetapkan dalam Pengumuman Nomor PENG-1/SP/2025 tentang Penetapan Masa Reses Sidang Pengadilan Pajak dalam Rangka […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa hingga saat ini aktivasi akun Coretax baru dilakukan oleh sekitar 7,7 juta Wajib Pajak dari total 14,9 juta Wajib Pajak yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa hingga saat ini aktivasi akun Coretax baru dilakukan oleh sekitar 7,7 juta Wajib Pajak dari

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) percepatan integrasi sistem pendaftaran NPWP badan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) percepatan integrasi sistem pendaftaran NPWP badan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Penandatangan PKS ini

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.634,4 triliun hingga November 2025, atau sekitar 78,7 persen dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.634,4 triliun hingga November 2025, atau sekitar 78,7 persen dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 3,21 persen

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan. Sepanjang tahun 2024, DJP telah menerima sekitar 16,92 ribu pengajuan keberatan. Anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun membeberkan strategi penyelesaian permohonan tersebut. DJP menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa pajak secara garis besar dapat

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa transformasi digital di bidang kepabeanan menjadi kunci penguatan keamanan nasional sekaligus kelancaran arus logistik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa transformasi digital di bidang kepabeanan menjadi kunci penguatan keamanan nasional sekaligus kelancaran arus logistik. Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam acara peresmian pemberlakuan alat pemindai peti

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan, orang kaya atau individu yang tergolong pemilik harta bersih di atas Rp 10 miliar masih kerap kedapatan mengakali laporan perpajakannya hingga saat ini dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan, orang kaya atau individu yang tergolong pemilik harta bersih di atas

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)/Bea Cukai membeberkan fasilitas perpajakan dan kemudahan prosedur untuk pengusaha logistik dan forwarder. Hal ini disampaikan Bea Cukai dalam acara ALFI Conference & Exhibition (ALFI Convex) 2025. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)/Bea Cukai membeberkan fasilitas perpajakan dan kemudahan prosedur untuk pengusaha logistik dan forwarder. Hal ini disampaikan Bea Cukai dalam acara ALFI Conference & Exhibition (ALFI Convex)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pemeriksaan pajak terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam praktik impor pakaian bekas  ilegal. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli (Ros) memastikan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan dengan matang dan berkualitas karena mengacu pada data dan sistem. Sepanjang tahun 2024, DJP telah memeriksa 57,72 ribu

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan perubahan saluran resmi pengaduan pelayanan, tindak pidana, hingga pelaporan pelanggaran kode etik serta kode perilaku dan disiplin pegawai pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan perubahan saluran resmi pengaduan pelayanan, tindak pidana, hingga pelaporan pelanggaran kode etik serta kode perilaku dan disiplin pegawai pajak. Perubahan ini ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal