News

Kementerian Pariwisata merespons kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Kementerian Pariwisata merespons kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Adapun Kementerian Pariwisata mendukung kebijakan tersebut. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana mengungkap bahwa kebijakan tersebut pastinya telah dipertimbangkan oleh

Kalangan ekonom mempertanyakan komitmen pemerintah yang tak jadi mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% hanya untuk barang mewah, Kalangan ekonom mempertanyakan komitmen pemerintah yang tak jadi mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% hanya untuk barang mewah, sebab pada akhirnya tarif PPN sebesar 12% berlaku untuk semua barang dan jasa yang menjadi barang dan

Pajak karyawan di sektor padat karya tertentu tidak akan dikenakan pemungutan PPh Pasal 21 karyawan bagi yang gajinya sampai dengan Rp 10 juta per bulan sepanjang 2025. Pemerintah menegaskan, kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya akan berlaku setahun penuh. Dengan begitu, pajak karyawan di sektor padat

Pemerintah berencana menurunkan ambang batas atau omzet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bisa memanfaatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final dari yang saat ini di level Rp 4,8 miliar menjadi Rp 3,6 miliar per tahun. Pemerintah berencana menurunkan ambang batas atau omzet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bisa memanfaatkan tarif pajak penghasilan

RI Naikkan PPN ke 12% Tapi Vietnam Turun Jadi 8%, ada apa ya kira-kira ? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara ihwal kebijakan Vietnam yang menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 8% saat Indonesia menaikkan tarif PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Airlangga mengatakan, kebijakan pajak suatu negara tidak bisa disamaratakan,

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan uji coba Coretax pada 16 Desember 2024. Uji coba ini dilakukan jelang penerapan penuh pada 1 Januari 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan uji coba Coretax pada 16 Desember 2024. Uji coba ini dilakukan jelang penerapan penuh pada 1 Januari 2025. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Setoran pajak baru terkumpul senilai Rp 1.688,9 triliun per 30 November 2024 Penerimaan pajak baru terkumpul senilai Rp 1.688,9 triliun per 30 November 2024, atau masih kurang sekitar Rp 300 triliun dari target penerimaan pajak dalam APBN 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun. Guna mengejar pencapaian target pajak sesuai amanat UU APBN 2024 pada sisa tahun

Pemerintah akan memulai pelaksanaan CoreTax Administration System atau Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) pada Januari 2025. Hal ini telah ditegaskan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo. “Insyaallah di penghujung tahun 2024 ini kita bisa gunakan core tax, mulai 1 Januari paling tidak tahun 2025,” kata Suryo, dikutip Selasa (10/12/2024). Menurut Suryo, sistem ini akan menyediakan

Rencana penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akhirnya menemui titik terang dan dipastikan hanya untuk kelompok barang mewah. Rencana penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akhirnya menemui titik terang. Kebijakan yang rencananya berlaku pada 1 Januari 2025 tersebut, dipastikan hanya untuk kelompok barang mewah. Keputusan ini didapatkan setelah pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden

Target penerimaan pajak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 sebesar Rp 2.490,9 triliun Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 yang menyoal tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Perpres ini akan menjadi dasar pelaksanaan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025. Adapun, dalam Perpres