News

Seiring dengan masifnya sosialisasi penerapan sistem inti administrasi perpajakan terbaru, DJP mengingatkan lapor SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025 sudah bisa menggunakan Coretax DJP. Seiring dengan masifnya sosialisasi penerapan sistem inti administrasi perpajakan terbaru, DJP mengingatkan lapor SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025 sudah bisa menggunakan Coretax DJP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Dwi […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengirimkan 1 juta Surat Imbauan kepada perusahaan untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan SPT tahunan badan sebelum 30 April. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengirimkan 1 juta Surat Imbauan kepada perusahaan untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan SPT tahunan badan sebelum 30 April. Surat imbauan ini dikirimkan agar Wajib Pajak badan tidak

Ditjen Pajak (DJP) mengimbau para wajib pajak badan supaya tidak terlambat mengajukan pemberitahuan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan Badan Ditjen Pajak (DJP) mengimbau para wajib pajak badan supaya tidak terlambat mengajukan pemberitahuan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti menegaskan wajib pajak harus menyampaikan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kondisi perekonomian Indonesia, termasuk daya beli masyarakat sepanjang kuartal I-2025 baik-baik saja. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kondisi perekonomian Indonesia, termasuk daya beli masyarakat sepanjang kuartal I-2025 baik-baik saja. Ia mengatakan, hal ini tergambar dari data berbagai jenis pajak yang telah mengalami kenaikan hingga akhir Maret 2025. “Kenaikan

DJP mencatat waktu tunggu Coretax makin singkat berkat perbaikan sejak kendala awal implementasi 1 Januari 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat semakin singkatnya waktu tunggu (latensi) sistem inti administrasi pajak atau Coretax, seiring dengan perbaikan yang terus dilakukan sejak sistem itu mengalami berbagai kendala saat implementasi pada 1 Januari 2025. “Selama periode 24

Wajib Pajak badan atau perusahaan bisa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melewati batas waktu (30 April) tanpa dikenakan denda, asalkan mengajukan permohonan perpanjangan waktu. Wajib Pajak badan atau perusahaan bisa melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) melewati batas waktu (30 April) tanpa dikenakan denda, asalkan mengajukan permohonan perpanjangan waktu. Lantas,

IKPI berharap Presiden Prabowo dapat meyakinkan Presiden AS Donald Trump untuk mempertahankan tarif awal, karena tarif resiprokal berisiko menurunkan penerimaan pajak. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) berharap Presiden Prabowo Subianto berhasil menyakinkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar tetap memberlakukan tarif seperti semula. Pasalnya bila tarif resiprokal Trump benar-benar diterapkan, bakal berpotensi menggerus pendapatan

Batas pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2024 makin dekat! DJP mengimbau agar SPT dilaporkan sebelum 30 April 2025. Per 16 April 2025, pukul 06.01 WIB, sudah 412 ribu WP Badan lapor. Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) badan tahun pajak 2024 semakin dekat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau Wajib Pajak agar

Deadline pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2024 makin dekat (30 April 2025). Tapi masih banyak yang terkendala aktivasi EFIN Badan. Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) badan tahun pajak 2024 semakin dekat (30 April 2025).  Namun, beberapa warganet masih mengeluhkan kendala pelaporan SPT Tahunan, salah satunya mengenai aktivasi Electronic Filing Identification

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menyampaikan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menyampaikan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak orang pribadi yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024. Imbauan tersebut dilakukan agar Wajib Pajak orang pribadi tetap melaporkan