News

Target Pajak 2025 mencapai Rp 2.189 triliun ? Pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada 2025 mencapai Rp 2.189 triliun. Hal tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Mengutip Buku II Nota Keuangan, target penerimaan itu akan ditopang terutama oleh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan modus spoofing. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan modus spoofing. Modus ini dilakukan pelaku dengan cara mengirimkan email tagihan pajak atau email apapun yang seolah dikirimkan oleh DJP. “Hati-hati terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan email resmi DJP,

Beberapa barang dan jasa tetap bebas PPN, meski tarifnya naik menjadi 12% pada 2025 sesuai UU HPP. Sejumlah barang dan jasa tidak akan terkena pajak pertambahan nilai atau PPN. Meskipun, tarifnya naik menjadi 12% pada 2025, sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejumlah barang dan jasa yang tidak

Target pajak RAPBN 2025 ditetapkan Rp 2.189,3 triliun, naik dari APBN 2024 yang sebesar Rp 1.988,9 triliun. Target pajak telah ditetapkan sebesar Rp 2.189,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Naik dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, untuk mengejar target

Target penerimaan pajak dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 2.189,3 triliun, mencetak sejarah sebagai yang pertama kali menembus angka Rp 2.000 triliun. Target penerimaan pajak dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 diusulkan sebesar Rp 2.189,3 triliun. Ini adalah kali pertama dalam sejarah target pendapatan pajak Indonesia melewati batas Rp 2.000 triliun. Usulan tersebut disampaikan Presiden

Aturan mengenai kewenangan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang bisa mengintip rekening di atas penghasilan Rp 1 miliar, menuai sorotan masyarakat. Namun, Ditjen Pajak sendiri telah memastikan bahwa kebijakan ini dilakukan dalam rangka mengatasi praktik pengemplangan pajak. Akibat hal ini, tak sedikit masyarakat yang kembali menanyakan total pajak yang harus dibayarkan jika mereka memiliki penghasilan Rp

Dirjen Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, menjelaskan aturan baru yang melarang pembukaan rekening bagi individu atau entitas yang menolak memberikan informasi untuk identifikasi keuangan. Direktur Jenderal ( Dirjen Pajak )Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo buka suara terkait aturan baru larangan pembukaan rekening baru, bagi orang pribadi atau entitas yang tidak bersedia memberikan informasi untuk identifikasi rekening

Saat coretax administration system (CTAS) diimplementasikan, Ditjen Pajak DJP akan menyediakan kemudahan terkait dengan restitusi pajak. Saat coretax administration system (CTAS) diimplementasikan, Ditjen Pajak DJP akan menyediakan kemudahan terkait dengan restitusi pajak. Nantinya, ketika terjadi kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat meminta pengembalian. Untuk wajib pajak dengan kriteria-kriteria tertentu, proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak langsung