Penerimaan pajak di Provinsi Bali mencapai Rp5,5 triliun hingga April 2024 dan target Kepala Kantor Wilayah DJP Bali tahun ini mencapai Rp14,46 triliun
Torehan Penerimaan Pajak Bali Capai Rp5,5 Triliun Hingga April 2024 Read More »
Selama proses pelaporan SPT Tahunan 2023, DJP Kementerian Keuangan memberikan peringatan kepada masyarakat atau wajib pajak (WP) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pola penipuan yang baru muncul.
Peringatan dari Ditjen Pajak : Modus Penipuan Penagihan SPT Tahunan ! Read More »
Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa revisi Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang pajak ekspor sedang dalam proses. Beliau menyebutkan bahwa revisi aturan tersebut telah diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk disetujui dan tinggal menunggu tanda tangan beliau
Segera di Tanda Tangan Revisi Aturan Ekspor, Jokowi Siap Bagikan Pajak 0% Read More »
Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) tidak menerapkan tarif yang lebih tinggi setelah proses validasi NIK menjadi NPWP.
DJP: Penambahan Tarif Pajak 20% Tidak Berlaku Ketika Mengganti NIK Menjadi NPWP Read More »
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa sekitar 3,07 juta orang wajib pajak (WP) telah menyerahkan laporan pajak mereka melalui pengisian formulir Surat Pemberitahuan SPT Tahunan.
Sejumlah daerah di Indonesia telah lama menerapkan kebijakan pajak hiburan 75% yang khusus, bahkan mencapai batas maksimal sebesar 75% sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)
Menurut Bawono Kristiaji, seorang Partner of Fiscal Research and Advisory, pada tahun 2020 jumlah konsultan pajak di Indonesia hanya sekitar 5.589 orang. Rasio ini menunjukkan bahwa satu konsultan pajak harus melayani sekitar 48.000 penduduk. Angka ini mencerminkan bahwa permintaan akan layanan perpajakan masih sangat tinggi, dan peluang kerja bagi para sarjana perpajakan sangat besar.
Berapa Jumlah Konsultan Pajak di Indonesia ? Read More »
Pajak, sebagai suatu sistem kontribusi wajib terhadap negara, memiliki peran utama dalam menjaga keseimbangan keuangan pemerintah dan mendukung pembangunan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Landasan hukum yang mengatur kewajiban pembayaran pajak ini tertuang dalam Undang-Undang (UU), menjadi pondasi utama dalam penetapan ketentuan perpajakan. Dalam dinamika kebijakan perpajakan pada tahun 2024, sejumlah golongan memperoleh keistimewaan dengan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, turunan langsung dari Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021.
Tiga Kelompok Ini Mendapat Keistimewaan Bebas Pajak pada Tahun 2024 Read More »
KMK Nomor 52/KM.10/KF.4/2024 Tanggal Berlaku: 18 Desember 2024 – 24 Desember 2024 No Mata Uang Nilai Perubahan 1 Dolar Amerika Serikat (USD) USD 15.914,00 3,00 2 Dolar Australia (AUD) AUD 10.158,03 -99,40 3 Dolar Kanada (CAD) CAD 11.212,01 -92,97 4 Kroner Denmark (DKK) DKK 2.242,55 -4,75 5 Dolar Hongkong (HKD) HKD 2.046,80 2,31 6 Ringgit
Copyright © 2023. CV Satvika Consulting. All Rights Reserved.
