kantor konsultan pajak terbaik bali

Revolusi digital bukan hanya mengguncang sektor swasta, tapi juga mentransformasi wajah perpajakan di Indonesia. Teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini menjadi ujung tombak modernisasi sistem pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Apa dampaknya bagi pelaku usaha? Simak ulasan lengkapnya. Era Baru Pengawasan Pajak dengan AI DJP telah mengimplementasikan teknologi AI dalam sistem administrasi perpajakan melalui […]

Menteri Keuangan (Meneku) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian tidak dibebani kewajiban membayar pajak. Menteri Keuangan (Meneku) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian tidak dibebani kewajiban membayar pajak. Penegasan ini disampaikannya untuk  merespons pandangan ekonom senior Amerika Serikat (AS) Arthur Laffer yang mendorong penerapan sistem flat tax di Indonesia. Sri Mulyani

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan akan berkoordinasi erat dengan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri untuk menjaga setoran penerimaan negara.  Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memastikan akan berkoordinasi erat dengan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri untuk menjaga setoran penerimaan negara. Bimo mengatakan, telah mengundang seluruh tim Satgassus pimpinan Herry Muryanto dan

Sejak diluncurkan pada awal 2025, sistem administrasi perpajakan Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membawa banyak perubahan mendasar, salah satunya adalah kehadiran fitur Person In Charge (PIC). Fitur ini memungkinkan Wajib Pajak badan menunjuk perwakilan, seperti karyawan atau staf pajak internal, untuk membantu mengelola kewajiban perpajakan secara langsung tanpa harus menggunakan akun direktur perusahaan. Sebelum Coretax diberlakukan, seluruh aktivitas perpajakan,

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 139 pejabat tinggi pratama atau eselon II dan pejabat pada unit organisasi, pada hari ini, Jumat (13/6/2025). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 139 pejabat tinggi pratama atau eselon II dan pejabat pada unit organisasi, pada hari ini, Jumat (13/6/2025). Diantaranya, terdapat pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mencapai 4,87% (yoy), jauh di bawah tren normal di kisaran 5%. Ini menjadi sinyal melemahnya tiga motor utama penggerak ekonomi: konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Kondisi ini diperparah oleh ketidakpastian global akibat perang dagang yang dipicu Presiden AS Donald Trump. Kebijakan tarif resiprokal terhadap barang dari mitra

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat komitmennya dalam pertukaran informasi lintas negara untuk kepentingan perpajakan melalui penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2025. Aturan ini menjadi pedoman teknis terbaru dalam pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional, menggantikan dan menyempurnakan ketentuan sebelumnya. Peraturan ini dirilis sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp277 miliar untuk Timnas Indonesia pada 2025. 73 persen dari anggaran tersebut dibiayai oleh pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp277 miliar untuk Tim nasional (Timnas) sepak bola Indonesia pada 2025. 73 persen dari

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/Pj/2025 (PER-11/2025) yang belum lama diterbitkan mengubah kode dan format Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP). Perubahan ini menyesuaikan penggunaan sistem perpajakan baru (Coretax). Apa saja perubahannya? Perubahan Kode dan Format Nomor Seri Faktur Pajak Pada aturan sebelumnya, kode dan format NSFP terdiri dari 16 digit. PER-11/2025 mengubah format NSFP terdiri