kantor konsultan pajak terbaik bali

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengalami kesalahan dalam menerbitkan Faktur Pajak, bisa membuat Faktur Pajak Pengganti atau melakukan pembatalan Faktur Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/Pj/2025 (PER-11/2025) telah mempertegas mekanisme tersebut. Seperti apa ketentuannya? Faktur Pajak Pengganti Faktur Pajak Pengganti dapat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: Ilustrasi Kasus Faktur Pajak Pengganti: A. 11 April 2025:  […]

Transformasi digital di sektor perpajakan tidak hanya terjadi pada sistem pelaporan, tetapi juga menyentuh aspek sanksi administratif. Salah satu hal penting yang wajib dipahami oleh para pengusaha, perusahaan perorangan, maupun badan usaha adalah update tarif bunga sanksi pajak yang diberlakukan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Per Juni 2025, DJP kembali menetapkan besaran tarif bunga sanksi pajak yang

Transformasi digital perpajakan di Indonesia terus berkembang. Salah satu sistem terbaru yang wajib dipahami oleh pengusaha dan badan usaha adalah Coretax Administration System milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini menjadi platform utama pelaporan dan administrasi pajak yang lebih modern, terintegrasi, dan real-time. Salah satu fitur paling penting dalam sistem ini adalah fitur unggah (upload) file, baik untuk

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan badan usaha atas penghasilan yang diperoleh. Di Indonesia, ketentuan mengenai PPh telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat. ini akan membahas ringkasan UU PPh terbaru yang berlaku, sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perubahan Signifikan dalam

Geliat kewirausahaan di kalangan anak muda semakin kuat seiring pesatnya transformasi digital. Salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak dipilih adalah Commanditaire Vennootschap (CV) karena proses pendiriannya yang relatif sederhana dan fleksibel dalam operasional. Geliat kewirausahaan di kalangan anak muda semakin kuat seiring pesatnya transformasi digital. Salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak dipilih adalah Commanditaire

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat memberikan waktu ke Dirjen Pajak baru Bimo Wijayanto untuk melihat pengembangan Coretax secara komprehensif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat memberikan waktu ke Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru Bimo Wijayanto untuk melihat pengembangan Coretax secara komprehensif. Permintaan ini disampaikan Sri Mulyani dalam menjawab beberapa pertanyaan media mengenai

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang mempelajari lebih dalam mengenai sistem Coretax. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang mempelajari lebih dalam mengenai sistem Coretax. Ia pun mengaku bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta dirinya untuk mempelajari sistem perpajakan baru tersebut. Menurutnya,

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumpulkan para Direktur Jenderal yang baru saja dilantik di kantor Kementerian Keuangan pada Senin (26/5/2025).  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumpulkan para Direktur Jenderal yang baru saja dilantik di kantor Kementerian Keuangan pada Senin (26/5/2025). Direktur Jenderal Pajak yang baru, Bimo Wijayanto dan Djaka Budi Utama selaku Dirjen Bea Cukai terlihat meninggalkan