Terakhir, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 secara khusus melarang PNS menjadi konsultan pajak. Oleh karena itu, PNS perlu memeriksa regulasi di instansinya masing-masing untuk memastikan apakah ada larangan atau pembatasan terkait menjadi tenaga ahli konsultan di bidang tertentu.
Apakah PNS Bisa Jadi Konsultan Pajak ? Read More »
Pajak, sebagai suatu sistem kontribusi wajib terhadap negara, memiliki peran utama dalam menjaga keseimbangan keuangan pemerintah dan mendukung pembangunan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Landasan hukum yang mengatur kewajiban pembayaran pajak ini tertuang dalam Undang-Undang (UU), menjadi pondasi utama dalam penetapan ketentuan perpajakan. Dalam dinamika kebijakan perpajakan pada tahun 2024, sejumlah golongan memperoleh keistimewaan dengan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, turunan langsung dari Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021.
Tiga Kelompok Ini Mendapat Keistimewaan Bebas Pajak pada Tahun 2024 Read More »
Industri pariwisata di Bali, terutama sektor hiburan dan spa, mendapati dirinya dalam pusaran perdebatan seiring dengan kenaikan tajam tarif pajak. Para pelaku usaha pariwisata, khususnya di daerah Badung, Bali, menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang menaikkan tarif pajak hiburan, termasuk di dalamnya industri spa, menjadi 40 persen dari sebelumnya hanya 15 persen. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, telah memberikan respon dengan mengumumkan bahwa pihaknya sedang mengkaji kebijakan tersebut dan bersedia untuk merevisi jika diperlukan.
1 Januari 2024: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberlakukan diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 75% atau 100% untuk pengusaha di sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3) yang mengalami kerugian. Regulasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023.
Penarikan dana pensiun, merupakan subjek pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Rumus dan cara penghitungannya pun telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 yang telah disahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mulai berlaku pada 1 Januari 2024.
Tarik Dana Pensiun Kena Pajak Tahun 2024, Simak Cara Hitungnya! Read More »
Pada tahun 2024, Pemerintah Indonesia menerapkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 terkait pajak gaji buruh yang berlaku mulai 1 Januari. Peraturan ini mengatur potongan pajak untuk kategori berbeda, tergantung pada status perkawinan dan jumlah tanggungan. Ada tarif efektif bulanan dan harian untuk setiap kategori, dengan tingkat pajak yang bervariasi berdasarkan besaran penghasilan.
Rincian Potongan Pajak Gaji Buruh 2024, Cek isi nya ! Read More »
Tahun 2024, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan metode tarif efektif rata-rata (TER). Perhitungannya adalah TER x Penghasilan Bruto, dengan aturan terbaru yang memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status dan jumlah tanggungan. Misalnya, untuk seseorang dengan status menikah tanpa tanggungan dan gaji Rp10.000.000/bulan:
Saat ini, PPh Pasal 21 adalah 5% x Penghasilan setahun setelah dikurangi biaya jabatan dan PTKP.
Dengan TER, pemotongan PPh dilakukan dengan tarif 2,25% atau sesuai kategori TER yang berlaku pada Penghasilan Bruto.
Itu saja! Jadi, pajak penghasilan Pasal 21 pada tahun 2024 dihitung berdasarkan TER yang memperhitungkan PTKP berdasarkan status dan jumlah tanggungan.
Copyright © 2023. CV Satvika Consulting. All Rights Reserved.
