konsultan pajak denpasar

Kementerian Keuangan mengungkapkan terdapat sekitar Rp 362,5 triliun potensi penerimaan pajak tiap tahunnya yang direlakan oleh pemerintah. Adapun potensi penerimaan tersebut disalurkan melalui insentif pajak untuk masyarakat. Kementerian Keuangan mengungkapkan terdapat sekitar Rp 362,5 triliun potensi penerimaan pajak tiap tahunnya yang direlakan oleh pemerintah. Adapun potensi penerimaan tersebut disalurkan melalui insentif pajak untuk masyarakat. Staf […]

Suasana pusat perbelanjaan yang biasanya riuh dengan alunan musik kini berubah hening. Beberapa restoran memilih mematikan speaker, bukan karena kehilangan selera hiburan, melainkan lantaran takut terjerat sengketa royalti. Suasana pusat perbelanjaan yang biasanya riuh dengan alunan musik kini berubah hening. Beberapa restoran memilih mematikan speaker, bukan karena kehilangan selera hiburan, melainkan lantaran takut terjerat sengketa

Presiden Prabowo menyiapkan kebijakan belanja perpajakan (insentif pajak serta kepabeanan dan cukai ) tahun 2026 dengan estimasi sebesar Rp563,6 triliun atau tumbuh 6,3 persen dibandingkan tahun 2025 senilai Rp530,3 triliun. Presiden Prabowo menyiapkan kebijakan belanja perpajakan (insentif pajak serta kepabeanan dan cukai ) tahun 2026 dengan estimasi sebesar Rp563,6 triliun atau tumbuh 6,3 persen dibandingkan

Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp2.692,0 triliun atau naik 12,8 persen dari target 2025. Kenaikan ini mendapat sorotan dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp2.692,0 triliun atau naik 12,8 persen dari target 2025. Kenaikan ini mendapat sorotan dari Ketua Badan Anggaran

Pemerintah menetapkan strategi baru untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) pada 2026. Salah satu fokus utama adalah memperketat pengawasan terhadap Wajib Pajak Grup dan High Wealth Individual (HWI) atau orang kaya. Pemerintah menetapkan strategi baru untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) pada 2026. Salah satu fokus utama

Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna Juwita Sari mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera memperbaiki sistem Coretax dan Compliance Risk Management (CRM) demi mewujudkan target rasio penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 12,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp 2.692,1 triliun. Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna

Rencana pemerintah untuk mengejar pajak dari aktivitas ekonomi yang selama ini sulit dikenakan pungutan atau shadow ekonomi akan gencar dilakukan pada 2026, sebagaimana tertuang dalam dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026. Rencana pemerintah untuk mengejar pajak dari aktivitas ekonomi yang selama ini sulit dikenakan pungutan atau shadow ekonomi akan gencar dilakukan pada 2026,

Rasio pajak atau tax ratio menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Angka ini menunjukkan seberapa besar penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) yang dihasilkan. Rasio pajak atau tax ratio menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Angka ini menunjukkan seberapa besar penerimaan pajak dibandingkan dengan produk

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga 11 Agustus 2025 baru mencapai Rp996 triliun, atau setara 45,51 persen dari target Rp2.189,3 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga 11 Agustus 2025 baru mencapai Rp996 triliun, atau setara 45,51