konsultan pajak denpasar

Hingga 4 September 2024, DJP telah memberikan edukasi tentang pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau coretax administration system kepada 26.544 wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyampaikan edukasi terkait pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core tax administration system kepada 26.544 wajib pajak hingga 4 September 2024. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan

Sri Mulyani menyebutkan bahwa insentif PPh final 0,5% untuk UMKM akan dievaluasi, mengingat kebijakan ini akan berakhir tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM. Adapun, insentif PPh final 0,5% bagi UMKM ini akan selesai pada tahun ini. “Jadi insentif pajak tetap tapi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan mengenai Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan soal sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau Core Tax administration system (CTAS). Dia mengklaim sistem pajak baru itu akan menjadi yang terbesar di dunia. “Ini mungkin termasuk pembangunan Core Tax

Pemerintah memperpanjang dan memberikan diskon PPN Rumah 100% mulai 1 September 2024 ? Pemerintah memberikan diskon PPN Rumah 100% mulai 1 September 2024. Fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% berlaku sampai Desember 2024. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal ini pun telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat beberapa hari yang lalu. Berikut

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyaknya insentif fiskal berupa pembebasan pajak yang dinikmati masyarakat pada tahun lalu, yakni pada 2023. Berdasarkan data insentif perpajakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berbagai aspek perekonomian, belanja perpajakan pada 2023 secara total berdasarkan data Sri Mulyani telah mencapai Rp 206, 2 triliun. “Kalau kita lihat komposisinya, sebetulnya penikmat

Penetapan pajak PBJT untuk layanan hiburan seperti diskotek, karaoke, dan spa dinilai melanggar Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Penetapan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) khusus atas jasa hiburan di diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dinilai bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Hal ini disampaikan Mantan Dirjen Otonomi

Target Pajak 2025 mencapai Rp 2.189 triliun ? Pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada 2025 mencapai Rp 2.189 triliun. Hal tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Mengutip Buku II Nota Keuangan, target penerimaan itu akan ditopang terutama oleh Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).