konsultan pajak denpasar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) menegaskan kewenangan anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK) via Coretax.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) menegaskan kewenangan anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Direktorat […]

Sistem perpajakan Indonesia resmi beralih ke Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax DJP sejak awal tahun 2025. Sistem perpajakan Indonesia resmi beralih ke Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax DJP sejak awal tahun 2025. Kehadiran Coretax menandai perubahan besar dalam pengelolaan administrasi perpajakan karena seluruh layanan yang sebelumnya tersebar di berbagai aplikasi, seperti DJP Online, e-Faktur,

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menyerahkan penghargaan kepada 40 Wajib Pajak yang mewakili setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Bali, dalam rangkaian Tax Gathering 2025. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menyerahkan penghargaan kepada 40 Wajib Pajak yang mewakili setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Bali, dalam rangkaian Tax Gathering

Pengadilan Pajak mengumumkan masa reses sidang dalam rangka Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yaitu mulai Senin (22 Desember 2025) hingga Jumat (2 Januari 2026). Dengan demikian, masa persidangan Pengadilan Pajak dibuka kembali pada Senin (5 Januari 2026). Ketetapan tersebut ditetapkan dalam Pengumuman Nomor PENG-1/SP/2025 tentang Penetapan Masa Reses Sidang Pengadilan Pajak dalam Rangka

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa hingga saat ini aktivasi akun Coretax baru dilakukan oleh sekitar 7,7 juta Wajib Pajak dari total 14,9 juta Wajib Pajak yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa hingga saat ini aktivasi akun Coretax baru dilakukan oleh sekitar 7,7 juta Wajib Pajak dari

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) percepatan integrasi sistem pendaftaran NPWP badan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) percepatan integrasi sistem pendaftaran NPWP badan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Penandatangan PKS ini

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.634,4 triliun hingga November 2025, atau sekitar 78,7 persen dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.634,4 triliun hingga November 2025, atau sekitar 78,7 persen dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 3,21 persen

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan. Sepanjang tahun 2024, DJP telah menerima sekitar 16,92 ribu pengajuan keberatan. Anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun membeberkan strategi penyelesaian permohonan tersebut. DJP menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa pajak secara garis besar dapat