Satvika Consulting

Sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/25), pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 15/P/2025 (PER 15/2025) yang mengatur kriteria marketplace pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Final sebesar 0,5 persen dari para penjual. Sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/25), pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal

Airlangga Hartarto menanggapi rombongan hanya nanya-nanya dan rombongan jarang beli yang ramai diperbincangkan publik, di tengah laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi isu Rohana (rombongan hanya nanya-nanya) dan Rojali (rombongan jarang beli) yang ramai diperbincangkan publik, di tengah laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh sebesar 5,12 persen pada kuartal II‑2025. Airlangga menyampaikan bahwa data konsumsi

Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengungkapkan bahwa pihaknya mengamati Wajib Pajak yang suka pamer harta di media sosial (medsos). Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengungkapkan bahwa pihaknya mengamati Wajib Pajak yang suka pamer harta di media sosial (medsos). Ia menyebut, DJP menggunakan teknologi crawling,

Deposit Pajak di Coretax yang melejit hingga 1.300 persen menimbulkan kekhawatiran bagi Wajib Pajak, khususnya pemerintah daerah (pemda), karena berpotensi mengganggu perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH). Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto memastikan bahwa layanan Deposit Pajak di Coretax bukan masalah besar. Deposit Pajak di Coretax yang melejit hingga 1.300 persen menimbulkan kekhawatiran bagi Wajib

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta waktu satu tahun untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025) mengenai penunjukan e-commerce atau marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari pedagang. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta waktu satu tahun untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025) mengenai penunjukan e-commerce atau marketplace sebagai pemungut Pajak

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan dibalik terus diperbaruinya perjanjian kerja sama Atau PKS pihaknya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan dibalik terus diperbaruinya perjanjian kerja sama Atau PKS pihaknya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam

Kalangan pedagang di pusat perbelanjaan (tenant mal) mendukung pengenaan pajak 0,5% terhadap pedagang online dengan omzet di atas Rp 500 juta per tahun. Kebijakan ini dinilai bakal membuat ‘playing field’ atau area “bertarung” setara bagi pedagang online dan offline.  Kalangan pedagang di pusat perbelanjaan (tenant mal) mendukung pengenaan pajak 0,5% terhadap pedagang online dengan omzet di atas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan mengapa marketplace atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan mengapa marketplace atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Menurut Sri Mulyani, kebijakan ini tidak bertujuan menambah kewajiban baru, tetapi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap cara kejar pajak di medsos, Adapun yang menjadi sasarannya adalah influence dan affiliate marketer. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap cara kejar pajak di media sosial. Adapun yang menjadi sasarannya adalah influence dan affiliate marketer. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, cara Ditjen Pajak