Satvika Consulting

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis buku panduan pengisian atau pelaporan SPT tahunan pajak orang pribadi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis buku panduan pengisian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak orang pribadi setelah resmi meluncurnya sistem inti perpajakan atau coretax sejak 31 Desember 2024. Dalam buku panduan atau buku manual berjudul Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, […]

Pemerintah memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tetap berjalan pada tahun depan. Pemerintah memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tetap berjalan pada tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia menyampaikan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP),

Panduan Singkat Implementasi Coretax bagi Wajib Pajak, DJP menyebut sertel lama tak bisa langsung dipakai mengingat core tax menggunakan sistem sertel yang berbeda dibandingkan dengan sistem sertel pada DJP Online. Sertifikat elektronik (sertel) yang saat ini dimiliki oleh pengusaha kena pajak (PKP) tidak bisa langsung dipakai dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak melalui coretax administration

Berikut ini beberapa negara yang tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) yuk di chek ! Pemerintah Indonesia telah menetapkan penerapan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hanya berlaku bagi barang dan jasa tertentu, termasuk kategori premium atau mewah. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Hal ini tentunya menimbulkan gelombang penolakan di

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat DPR kecewa arahan Presiden Prabowo soal PPN tak selaras dengan pernyataan Menkeu Sri Mulyani. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyesali arahan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbeda dengan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ketua Komisi XI Misbakhun menjelaskan, dalam pertemuan Presiden dengan Pimpinan

Kementerian Pariwisata merespons kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Kementerian Pariwisata merespons kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Adapun Kementerian Pariwisata mendukung kebijakan tersebut. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana mengungkap bahwa kebijakan tersebut pastinya telah dipertimbangkan oleh

Kalangan ekonom mempertanyakan komitmen pemerintah yang tak jadi mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% hanya untuk barang mewah, Kalangan ekonom mempertanyakan komitmen pemerintah yang tak jadi mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% hanya untuk barang mewah, sebab pada akhirnya tarif PPN sebesar 12% berlaku untuk semua barang dan jasa yang menjadi barang dan

Pajak karyawan di sektor padat karya tertentu tidak akan dikenakan pemungutan PPh Pasal 21 karyawan bagi yang gajinya sampai dengan Rp 10 juta per bulan sepanjang 2025. Pemerintah menegaskan, kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya akan berlaku setahun penuh. Dengan begitu, pajak karyawan di sektor padat

Pemerintah berencana menurunkan ambang batas atau omzet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bisa memanfaatkan tarif pajak penghasilan (PPh) final dari yang saat ini di level Rp 4,8 miliar menjadi Rp 3,6 miliar per tahun. Pemerintah berencana menurunkan ambang batas atau omzet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bisa memanfaatkan tarif pajak penghasilan