Satvika Consulting

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa kena PPN untuk Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen bukan aturan baru, sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2022. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen bukanlah aturan baru. Pengenaan PPN terhadap jasa pengelolaan di apartemen ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah […]

Boneka Labubu karya seniman Hong Kong, Kasing Lung, sedang populer di Indonesia. Harganya berkisar antara Rp1 juta hingga Rp5 juta, terutama untuk edisi kolaborasi terbatas. Boneka Labubu tengah menjangkiti masyarakat Indonesia. Harga boneka yang dibuat oleh Kasing Lung, seniman asal Hong Kong itu dipasarkan mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 juta untuk edisi kolab terbatas.

Modus baru penipuan mengatas namakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kian beragam Modus baru penipuan mengatas namakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kian beragam, meski tujuannya sama, yaitu untuk menguras duit masyarakat yang kena tipu. Ditjen Pajak mencatat, setidaknya kini ada modus baru penipuan yang mengatasnamakan pegawai DJP. Modus baru penipuan ini dilakukan

Ternyata tidak hanya membangun rumah, renovasi rumah juga akan dikenakan pajak mulai 2025 mendatang. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS). Pasal 2 ayat (3) PMK menyebutkan bahwa kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan atau, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama

Kenaikan PPN 12% tak dimasukan ke dalam perhitungan APBN 2025 karena DPR menolak? Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah keputusan untuk kenaikan PPN menjadi 12% akan diambil pemerintah baru, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, penerapan tarif baru PPN itu harus melalui persetujuan Komisi XI DPR RI. Menurut Said, PPN 12% tak dimasukan ke dalam perhitungan

Beredarkan kabar akan diberlakukannya pajak bangun rumah  sendiri 2.4 persen diserbu netizen. Hebohnya rencana ini mendapat tanggapan dari Yustinus Prastowo selaku Staf Khusus Menteri Keuangan yang menuliskan komentarnya di akun media sosial X miliknya @prastow Prastowo mengungkapkan bahwa kebijakan pemberlakuan PPn atau pajak bangun rumah sendiri ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 1995 lalu dan menegaskan

Membangun Rumah Sendiri Kena Pajak 2,4% kok bisa ? Pajak pertambahan nilai atau PPN akan naik pada 1 Januari 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Seiring dengan itu PPN atas kegiatan membangun rumah sendiri juga berpotensi naik. Dikutip dari Pasal 7 Ayat 1 UU HPP,