News

Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Erawati mendorong penerbitan Undang-Undang Konsultan Pajak. Menurutnya, payung hukum ini akan memperkuat arsitektur profesi konsultan pajak dan melindungi masyarakat. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Erawati mendorong penerbitan Undang-Undang Konsultan Pajak. Menurutnya, payung hukum ini akan memperkuat arsitektur profesi konsultan pajak dan melindungi masyarakat. Hal […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat aturan mengenai pengecualian kewajiban Lapor SPT tahunan. Ketentuan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat aturan mengenai pengecualian kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Ketentuan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyoroti ketimpangan antara lonjakan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan realitas pelaporan dan penerimaan pajak. Peningkatan jumlah Wajib Pajak secara administratif dinilai belum mencerminkan perluasan basis pajak yang sesungguhnya. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyoroti ketimpangan antara lonjakan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan realitas pelaporan dan penerimaan

 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong reformasi ekosistem perpajakan dan percepatan digitalisasi sebagai langkah strategis untuk mencegah risiko shortfall penerimaan pajak pada periode APBN 2026–2027.  Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong reformasi ekosistem perpajakan dan percepatan digitalisasi sebagai langkah strategis untuk mencegah risiko shortfall penerimaan pajak pada periode APBN 2026–2027. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Anggaran

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto buka suara terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan adanya kesalahan desain dalam sistem Coretax. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto buka suara terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan adanya kesalahan desain dalam sistem Coretax. Bimo menjelaskan, sistem Coretax sejatinya dirancang dengan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 9,6 juta Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 melalui Coretax hingga 28 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 9,6 juta Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025

Sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, karyawan harus memiliki Bukti Potong (Bupot) yang dibuat oleh pemberi kerja. Saat ini perusahaan dapat membuat Bupot PPh Pasal 21 melalui Coretax. Bagaimana caranya? Pajak.com akan mengulasnya sesuai dengan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP menekanan bahwa perusahaan kini wajib menyertakan Bupot ketika melaporkan SPT

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa batas waktu lapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bakal diperpanjang dari 31 Maret hingga akhir April 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa batas waktu lapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bakal diperpanjang dari 31 Maret hingga akhir April 2026. “Ada [perpanjangan batas

Sebagaimana diketahui, pembayaran zakat juga dapat dicantumkan sebagai salah satu komponen dalam pelaporan SPT Tahunan. Maka tahukah anda, bahwa pembayaran zakat dapat mengjadi pengurang beban pajak? Menjelang akhir Ramadan hingga pelaksanaan salat Idulfitri, umat Muslim berbondong-bondong menunaikan kewajiban membayar zakat sebagai bagian dari syariat dalam agama Islam. Pada tahun ini, bulan suci Ramadan juga bertepatan

Cara Isi Informasi Rekening Bank di Coretax untuk Keperluan Restitusi Pajak  Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) melalui Coretax. Namun, Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengisi informasi rekening bank. Bagaimana caranya? berikut ini, yang dikutip dari pemaparan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagaimana diketahui, persyaratan dan ketentuan pengajuan restitusi pajak diantaranya diatur