News

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 dan sekaligus mencabut PMK 70/PMK.03/2017 beserta seluruh perubahannya, yang selama ini menjadi dasar pertukaran data keuangan untuk pajak. Beleid yang diteken Menteri Keuangan Purbaya

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 dimulai dari tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan batas akhir penyampaian tanggal 31 Maret 2026. Tak terkecuali bagi para profesi dokter. Jika anda berprofesi sebagai dokter dan masih kesulitan menghitung pajak dokter berikut langkah yang dapat dilakukan: Seperti yang diketahui, SPT Tahunan 2025 akan dilaporkan melalui sistem Coretax. Penyampaian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) menjadi payung hukum bagi anggota Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirim Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) menjadi payung hukum bagi anggota Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Direktorat Jenderal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) menegaskan kewenangan anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK) via Coretax.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) menegaskan kewenangan anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Direktorat

Sistem perpajakan Indonesia resmi beralih ke Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax DJP sejak awal tahun 2025. Sistem perpajakan Indonesia resmi beralih ke Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax DJP sejak awal tahun 2025. Kehadiran Coretax menandai perubahan besar dalam pengelolaan administrasi perpajakan karena seluruh layanan yang sebelumnya tersebar di berbagai aplikasi, seperti DJP Online, e-Faktur,

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menyerahkan penghargaan kepada 40 Wajib Pajak yang mewakili setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Bali, dalam rangkaian Tax Gathering 2025. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menyerahkan penghargaan kepada 40 Wajib Pajak yang mewakili setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Bali, dalam rangkaian Tax Gathering

Pengadilan Pajak mengumumkan masa reses sidang dalam rangka Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, yaitu mulai Senin (22 Desember 2025) hingga Jumat (2 Januari 2026). Dengan demikian, masa persidangan Pengadilan Pajak dibuka kembali pada Senin (5 Januari 2026). Ketetapan tersebut ditetapkan dalam Pengumuman Nomor PENG-1/SP/2025 tentang Penetapan Masa Reses Sidang Pengadilan Pajak dalam Rangka

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa hingga saat ini aktivasi akun Coretax baru dilakukan oleh sekitar 7,7 juta Wajib Pajak dari total 14,9 juta Wajib Pajak yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa hingga saat ini aktivasi akun Coretax baru dilakukan oleh sekitar 7,7 juta Wajib Pajak dari