News

Presiden Prabowo Subianto akan membidik aktivitas ekonomi bawah tanah atau underground economy sebagai objek pajak baru. Underground economy yang menjadi bidikan pengenaan pajak itu di antaranya judi online yang dilakukan masyarakat Indonesia di luar negeri, seperti judi dalam pertandingan sepak bola. “Waduh, jumlahnya sudah banyak sekali, onshore dan offshore, yang melakukan betting kepada sepak bola […]

Skema administrasi perpajakan bagi wajib pajak WP badan akan mengalami perubahan dengan kehadiran sistem coretax. Skema administrasi perpajakan bagi wajib pajak (WP) badan akan mengalami perubahan dengan kehadiran sistem coretax. Penandatangan dokumen perpajakan tidak lagi menggunakan sertifikat elektronik badan. Berdasarkan informasi yang disampaikan penyuluh pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Lintang dalam Tax

Hashim Djojohadikusumo mengatakan ada dua sumber dana baru yang bisa didapatkan, yakni dari pengusaha nakal dan karbon kredit. Pemerintahan prabowo berpeluang mendapatkan sumber dana baru di luar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan nilainya mencapai Rp 400 triliun. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Adik dari Presiden Prabowo Subianto,

Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu mengumpulkan Rp300 triliun sampai Rp600 triliun per tahun ke kas negara. Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu mengumpulkan Rp300 triliun sampai Rp600 triliun per tahun ke kas negara.Ini dibocorkan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengaku semakin optimistis semua program Prabowo via jajaran Kabinet

Presiden Prabowo Subianto mendorong inovasi penerimaan APBN agar setoran meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan belanja negara. Presiden Prabowo Subianto menginginkan gebrakan baru dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya di bidang penerimaan. Setoran harus lebih tinggi sehingga mampu mencukupi kebutuhan belanja. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu usai pelantikan di

Presiden Terpilih Prabowo Subianto batal membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) di masa awal pemerintahannya. Padahal, pemisahan Direktorat Jenderal Pajak, serta Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan itu merupakan salah satu program kerja yang dicanangkan di masa kampanye. Apa sebabnya? Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) Anggawira menduga penundaan ini terjadi sebagai bagian dari dinamika

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang belum padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). DJP mengingatkan bahwa proses pemadanan atau sinkronisasi ini adalah upaya untuk membenahi administrasi perpajakan agar lebih mudah. “Dengan pemadanan NIK-NPWP, administrasi perpajakan menjadi lebih mudah bagi seluruh masyarakat,” tulis DJP di akun Instagramnya,

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan DJP sebagai berikut. Salah satunya adalah bentuk phising yang mengatasnamakan DJP. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan beberapa modus penipuan yang mengatasnamakan DJP sebagai berikut. Salah satunya adalah bentuk phising yang mengatasnamakan DJP. Phising adalah penipuan untuk mendapatkan data penting orang lain

Menjelang akhir masa jabatan, Presiden Jokowi melalui Stranas PK sedang membangun sistem digital untuk mengawasi pajak produksi perkebunan kelapa sawit. Jelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tengah membangun sistem digital untuk mengawasi pemajakan atas produksi hasil perkebunan kelapa sawit. Sistem digital ini disebut akan segera diluncurkan

Presiden terpilih prabowo subianto berencana memangkas pajak perusahaan dari 22% menjadi 20% Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memangkas pajak perusahaan atau Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%. Hal ini demi meningkatkan daya saing usaha di Indonesia. “Kami memang menginginkan untuk suatu saat itu bisa menurunkan PPh Badan.” ungkap Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye