News

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi meluncurkan layanan Coretax Mobile pada aplikasi M-Pajak untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi berstatus nihil. Lantas, apa itu SPT tahunan berstatus nihil? Dan, apa penyebabnya? kita akan mengulasnya berdasarkan materi resmi yang diterbitkan oleh otoritas. DJP menjelaskan bahwa SPT berstatus nihil adalah kondisi pelaporan pajak di mana […]

Pemerintah merelaksasi batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi hingga 30 April 2026. Sebelum melaporkannya, penting bagi Wajib Pajak memahami tiga kategorisasi penghasilan dalam Formulir SPT Tahunan Coretax. Apa saja? Pemerintah merelaksasi batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi hingga 30

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi meluncurkan layanan Coretax Mobile pada aplikasi M-Pajak. Melalui aplikasi ini lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi melalui sistem Coretax bisa lewat handphone (HP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa Coretax Mobile merupakan sistem Coretax versi mobile yang dapat diakses melalui aplikasi M-Pajak. Inge

Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Erawati mendorong penerbitan Undang-Undang Konsultan Pajak. Menurutnya, payung hukum ini akan memperkuat arsitektur profesi konsultan pajak dan melindungi masyarakat. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Erawati mendorong penerbitan Undang-Undang Konsultan Pajak. Menurutnya, payung hukum ini akan memperkuat arsitektur profesi konsultan pajak dan melindungi masyarakat. Hal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat aturan mengenai pengecualian kewajiban Lapor SPT tahunan. Ketentuan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat aturan mengenai pengecualian kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Ketentuan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyoroti ketimpangan antara lonjakan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan realitas pelaporan dan penerimaan pajak. Peningkatan jumlah Wajib Pajak secara administratif dinilai belum mencerminkan perluasan basis pajak yang sesungguhnya. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyoroti ketimpangan antara lonjakan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan realitas pelaporan dan penerimaan

 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong reformasi ekosistem perpajakan dan percepatan digitalisasi sebagai langkah strategis untuk mencegah risiko shortfall penerimaan pajak pada periode APBN 2026–2027.  Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong reformasi ekosistem perpajakan dan percepatan digitalisasi sebagai langkah strategis untuk mencegah risiko shortfall penerimaan pajak pada periode APBN 2026–2027. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Anggaran

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto buka suara terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan adanya kesalahan desain dalam sistem Coretax. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto buka suara terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengatakan adanya kesalahan desain dalam sistem Coretax. Bimo menjelaskan, sistem Coretax sejatinya dirancang dengan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 9,6 juta Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 melalui Coretax hingga 28 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 9,6 juta Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025

Sebelum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, karyawan harus memiliki Bukti Potong (Bupot) yang dibuat oleh pemberi kerja. Saat ini perusahaan dapat membuat Bupot PPh Pasal 21 melalui Coretax. Bagaimana caranya? Pajak.com akan mengulasnya sesuai dengan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP menekanan bahwa perusahaan kini wajib menyertakan Bupot ketika melaporkan SPT