News

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk memantau transaksi kartu kredit untuk memastikan kebenaran data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk memantau transaksi kartu kredit untuk memastikan kebenaran data yang dilaporkan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Meski demikian, bos DJP yang merupakan Direktur […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta wajib pajak segera Lapor SPT sebelum Hari Raya Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada 20 Maret 2026. Pesan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta wajib pajak segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebelum Hari Raya Idulfitri yang diperkirakan jatuh pada 20 Maret 2026.

Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali membuka layanan pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu). Melalui layanan ini Wajib Pajak bisa meminta asistensi untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan via Coretax. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Kantor Penyuluhan,

Pengurus Departemen Sistem Pendukung Pengembangan Bisnis Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Milko Hutabarat menjelaskan bahwa IKPI memiliki perhatian besar terhadap perkembangan UMKM di Indonesia. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menggelar diskusi pajak bertajuk regulasi pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disederhanakan atau dipersulit? Pengurus Departemen Sistem Pendukung Pengembangan Bisnis Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Milko Hutabarat

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 5.148.067 Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 melalui sistem Coretax hingga 1 Maret 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 5.148.067 Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 melalui sistem Coretax hingga

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mendorong pasangan suami istri untuk menggabungkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sebab, NPWP suami-istri dapat mempengaruhi besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mendorong pasangan suami istri untuk menggabungkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sebab, NPWP suami-istri dapat mempengaruhi besaran penghasilan tidak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan Coretax Form sebagai sarana pelaporan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status ‘SPT Tahunan Nihil’. Namun, Coretax Form hanya dapat digunakan oleh Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. Penyediaan Coretax Form ini disampaikan DJP dalam Pengumuman Nomor PENG-20/Pj.09/2026 yang ditetapkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Inge Diana Rismawanti pada

Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi masa pajak 2025 jatuh pada 31 Maret 2026. Selain mengisi penghasilan maupun kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak Orang Pribadi juga harus melaporkan daftar harta yang dimiliki. Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi masa pajak 2025 jatuh pada 31

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 3.551.799 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 telah dilaporkan melalui sistem Coretax hingga 23 Februari 2026 pukul 07.00 WIB. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 3.551.799 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 telah dilaporkan melalui