News

Deposit Pajak di Coretax yang melejit hingga 1.300 persen menimbulkan kekhawatiran bagi Wajib Pajak, khususnya pemerintah daerah (pemda), karena berpotensi mengganggu perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH). Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto memastikan bahwa layanan Deposit Pajak di Coretax bukan masalah besar. Deposit Pajak di Coretax yang melejit hingga 1.300 persen menimbulkan kekhawatiran bagi Wajib […]

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta waktu satu tahun untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025) mengenai penunjukan e-commerce atau marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari pedagang. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta waktu satu tahun untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK 37/2025) mengenai penunjukan e-commerce atau marketplace sebagai pemungut Pajak

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan dibalik terus diperbaruinya perjanjian kerja sama Atau PKS pihaknya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan dibalik terus diperbaruinya perjanjian kerja sama Atau PKS pihaknya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam

Kalangan pedagang di pusat perbelanjaan (tenant mal) mendukung pengenaan pajak 0,5% terhadap pedagang online dengan omzet di atas Rp 500 juta per tahun. Kebijakan ini dinilai bakal membuat ‘playing field’ atau area “bertarung” setara bagi pedagang online dan offline.  Kalangan pedagang di pusat perbelanjaan (tenant mal) mendukung pengenaan pajak 0,5% terhadap pedagang online dengan omzet di atas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan mengapa marketplace atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan mengapa marketplace atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Menurut Sri Mulyani, kebijakan ini tidak bertujuan menambah kewajiban baru, tetapi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap cara kejar pajak di medsos, Adapun yang menjadi sasarannya adalah influence dan affiliate marketer. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap cara kejar pajak di media sosial. Adapun yang menjadi sasarannya adalah influence dan affiliate marketer. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, cara Ditjen Pajak

PMK-37 Tahun 2025: Basis Baru Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 22 untuk Mendongkrak Penerimaan Pajak Nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan kembali mengambil langkah strategis dalam memperkuat sistem perpajakan nasional. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK-37/2025), pemerintah menetapkan skema baru pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 terhadap transaksi perdagangan melalui sistem

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mempersiapkan aplikasi khusus untuk mendukung implementasi kebijakan penunjukan pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mempersiapkan aplikasi khusus untuk mendukung implementasi kebijakan penunjukan pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Rosmauli (Ros) pun mengungkapkan fungsi dari aplikasi