News

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertegas fungsi dan tugas Account Representative (AR) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) tentang Pengawasan Kepatuhan Pajak. Regulasi yang berlaku mulai 1 Januari 2026 ini memerinci cara AR kumpulkan data ekonomi ke lokasi Wajib Pajak. Purbaya dalam Pasal 21 PMK 111/2025 menjelaskan bahwa […]

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM bisa memanfaatkan data di Coretax untuk menghitung kewajiban pajak nya. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM bisa memanfaatkan data di Coretax untuk menghitung kewajiban pajak nya. Bimo mengatakan, Coretax

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aturan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 dan sekaligus mencabut PMK 70/PMK.03/2017 beserta seluruh perubahannya, yang selama ini menjadi dasar pertukaran data keuangan untuk pajak. Beleid yang diteken Menteri Keuangan Purbaya

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 dimulai dari tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan batas akhir penyampaian tanggal 31 Maret 2026. Tak terkecuali bagi para profesi dokter. Jika anda berprofesi sebagai dokter dan masih kesulitan menghitung pajak dokter berikut langkah yang dapat dilakukan: Seperti yang diketahui, SPT Tahunan 2025 akan dilaporkan melalui sistem Coretax. Penyampaian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) menjadi payung hukum bagi anggota Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirim Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) menjadi payung hukum bagi anggota Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Direktorat Jenderal

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) menegaskan kewenangan anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK) via Coretax.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 (PMK 111/2025) menegaskan kewenangan anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Direktorat

Sistem perpajakan Indonesia resmi beralih ke Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax DJP sejak awal tahun 2025. Sistem perpajakan Indonesia resmi beralih ke Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax DJP sejak awal tahun 2025. Kehadiran Coretax menandai perubahan besar dalam pengelolaan administrasi perpajakan karena seluruh layanan yang sebelumnya tersebar di berbagai aplikasi, seperti DJP Online, e-Faktur,

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menyerahkan penghargaan kepada 40 Wajib Pajak yang mewakili setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Bali, dalam rangkaian Tax Gathering 2025. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali menyerahkan penghargaan kepada 40 Wajib Pajak yang mewakili setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Bali, dalam rangkaian Tax Gathering