Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital telah mencapai Rp24,12 triliun hingga 30 April 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa banyak UMKM eggan melakukan proses pengurusan sertifikasi halal.
Banyak UMKM Enggan Mengurus Sertifikasi Halal, Airlangga Singgung Khawatir Terkena Pajak Read More »
Menurut UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak harus membayar PBB dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah menerima SPPT
Pemadanan NIK dan NPWP dimulai 14 Juli 2022. Berdasarkan PMK 112 Tahun 2022, NIK akan resmi jadi NPWP mulai 1 Januari 2024. Namun, implementasinya ditunda hingga Juli 2024 bersamaan dengan peluncuran sistem inti pajak.
Pemadanan NIK dan NPWP Terakhir Bulan Juni, Apasih Risiko Jika Tidak Dilakukan ? Read More »
Media sosial ramai membahas mengenai peti jenazah yang dikenakan bea masuk 30%, seperti apa faktanya ?
Viral, Ini Fakta Kronologi Bea Masuk 30% Untuk Peti Jenazah Read More »
Jumlah SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan oleh seluruh Wajib Pajak di Bali telah mencapai 330.275 SPT atau 69,5%.
Pertumbuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan di Bali Mencapai 21,99% Read More »
Kondisi konsumsi yang masih lemah pada kuartal pertama tahun 2024 dan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Pertanyaan pun muncul, apakah langkah tersebut akan sesuai ataukah justru semakin membebani daya beli masyarakat?
Konsumsi Masih Lemah di Kuartal I-2024, Yakin Naikin PPN Jadi 12% ? Read More »
Kekuatan dolar AS berhasil menundukkan nilai tukar rupiah, dengan mata uang Indonesia melemah sebesar 2,53% sepanjang bulan April
Dampak Fluktuasi Kurs Dolar Berdampak ke Setoran Pajak, Ini Penjelasannya Read More »
Menag Zulkifli Hasan menegaskan bahwa ada subsidi dan juga aturan yang berbeda antara barang bawaan milik pekerja migran dengan penumpang biasa dari luar negeri. Apa itu?
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyadari risiko dari kenaikan BI Rate terhadap penerimaan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyadari risiko dari kenaikan BI Rate terhadap penerimaan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beliau mengatakan bahwa Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk memberikan arahan kepada pasar. Menurut Sri Mulyani,
Sri Mulyani Mewaspadai Dampak Kenaikan BI Rate Terhadap Setoran Pajak Read More »
