Satvika Consulting

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)/Bea Cukai membeberkan fasilitas perpajakan dan kemudahan prosedur untuk pengusaha logistik dan forwarder. Hal ini disampaikan Bea Cukai dalam acara ALFI Conference & Exhibition (ALFI Convex) 2025. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)/Bea Cukai membeberkan fasilitas perpajakan dan kemudahan prosedur untuk pengusaha logistik dan forwarder. Hal ini disampaikan Bea Cukai dalam acara ALFI Conference & Exhibition (ALFI Convex) […]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pemeriksaan pajak terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam praktik impor pakaian bekas  ilegal. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rosmauli (Ros) memastikan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan dengan matang dan berkualitas karena mengacu pada data dan sistem. Sepanjang tahun 2024, DJP telah memeriksa 57,72 ribu

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan perubahan saluran resmi pengaduan pelayanan, tindak pidana, hingga pelaporan pelanggaran kode etik serta kode perilaku dan disiplin pegawai pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan perubahan saluran resmi pengaduan pelayanan, tindak pidana, hingga pelaporan pelanggaran kode etik serta kode perilaku dan disiplin pegawai pajak. Perubahan ini ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal

Untuk sumbangan bencana yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto silakan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 [PP 93/2010]. Apabila sumbangan yang diberikan tidak termasuk pada aturan tersebut, maka tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Tanah Air tengah berduka atas bencana banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Rakyat

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Wahyu Sanjaya memprotes Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menurutnya tengah menggencarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) di akhir tahun 2025 untuk mengejar penerimaan. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Wahyu Sanjaya memprotes Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menurutnya tengah menggencarkan Surat Permintaan Penjelasan atas

Anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang merupakan Analis Kebijakan Fiskal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan Melani Dewi Astuti buka-bukaan rancangan insentif pajak baru pengganti tax holiday tersebut.  Indonesia resmi mengadopsi pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15 persen melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 (PMK 136/2024). Adopsi

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi memperkenalkan TCF Indonesia sebagai salah satu sistem pendukung Coretax yang dapat meminimalkan sengketa pajak. Direktorat Pengembangan Bisnis dan Transformasi Direktorat Jenderal Pajak (TPB DJP), Universitas Indonesia (UI), dan PT Pertamina (Persero) membangun aplikasi Tax Control Framework (TCF) Indonesia. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto memastikan kesiapan penggunaan Coretax untuk menerima pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) di tahun 2026. Sebagai persiapan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan Simulator Terpandu Coretax untuk Wajib Pajak mencoba melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi. “Dalam rangka meningkatkan layanan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi, khususnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto pun mengungkapkan bahwa DJP telah merangkul Korea Selatan (Korsel), Thailand, hingga Singapura untuk kembangkan AI / Artificial Intelligence pendeteksi berbagai berbagai modus operandi yang kerap digunakan oleh Wajib Pajak nakal. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat kerja sama dengan negara mitra untuk menangkal praktik penggelapan pajak (tax evasion) maupun penghindaran pajak