News

Mukhamad Misbakhun belum menjadwalkan rapat pembahasan undang-undang tentang pengampunan pajak alias tax amnesty nomor 11 tahun 2016, baik secara internal maupun dengan pemerintah yang menjadi mitra komisinya. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun belum menjadwalkan rapat pembahasan undang-undang tentang pengampunan pajak alias tax amnesty nomor 11 tahun 2016, baik secara internal maupun dengan pemerintah yang […]

Pemerintah telah resmi menerbitkan aturan terkait tarif resmi pengenaan pajak dan besaran tertentu pajak pertambahan nilai (PPN) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025. Pemerintah telah resmi menerbitkan aturan terkait tarif resmi pengenaan pajak dan besaran tertentu pajak pertambahan nilai (PPN) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025. Dalam peraturan tersebut,

Sistem inti administrasi pajak atau Coretax masih terus bermasalah, membuat sejumlah pejabat negara terus menerus meninjau langsung “dapur” nya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Teranyar ialah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia disambut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninjau tempat tim Pembaruan Sistem Administasi Perpajakan (PSIAP) atau Coretax di

Musim pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak 2025 sudah hampir memasuki batas akhir. Musim pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak 2025 sudah hampir memasuki batas akhir. Sebagaimana diketahui, batas waktu pelaporan SPT Tahunan orang pribadi jatuh pada 31 Maret dan pelaporan SPT Tahunan badan jatuh pada 30 April. Bukti potong pajak menjadi salah

Core tax menghadirkan fitur baru ”NPWP Sementara” dalam penginputan bukti potong (bupot) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Unifikasi. Apa fungsi dan cara menggunakan fitur terbaru tersebut? Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa mulai 30 Januari 2025, saat Wajib Pajak memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak padan atau belum memiliki NPWP, sistem core tax akan menampilkan notifikasi

Wajib Pajak badan atau perusahaan harus menunjuk person in charge (PIC) sebagai entitas yang memiliki wewenang lengkap untuk mendaftarkan, memodifikasi, atau mencabut hak akses dari pihak-pihak terkait dalam core tax. Lalu, siapa yang dapat ditunjuk sebagai person in charge dalam core tax? Simak penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam buku ”Penanggung Jawab (Person in Charge – PIC), Impersonate dan Penambahan Role Akses bagi Wajib

Presiden Prabowo menetapkan kenaikan PPN 12% hanya untuk barang dan jasa mewah, bukan semua objek pajak. Presiden Prabowo memutuskan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% tidak dikenakan kepada semua barang dan jasa yang menjadi objek pajak. Namun, hanya berlaku pada barang dan jasa mewah. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan keputusan membatalkan kenaikan PPN

Pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 akan dimulai pada 2026 menggunakan sistem baru bernama core tax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan inovasi besar dalam pelaporan pajak. Nantinya, Wajib Pajak tak perlu lagi menggunakan Elektronik Filing Identification Number (EFIN) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025. Pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 akan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus melakukan perbaikan terhadap sistem inti perpajakan atau coretax sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus melakukan perbaikan terhadap sistem inti perpajakan atau coretax sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025. Salah satunya berkaitan dengan faktur pajak. Berdasarkan siaran pers DJP, Kamis (23/1/2025) sampai

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membagikan pengumuman penting perihal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2024 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membagikan pengumuman penting perihal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2024 yang akan dilaksanakan tahun ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti menegaskan ada