Satvika Consulting

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan empat marketplace yang ditunjuk menjadi pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 baru akan memungut pajak tersebut pada 1 Agustus 2026. Empat marketplace atau e-commerce tersebut a.l. Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan empat marketplace yang ditunjuk menjadi pemungut Pajak Penghasilan […]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal isu yang tengah menjadi sorotan kalangan buruh, yakni pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dikenakan pajak 5%. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal isu yang tengah menjadi sorotan kalangan buruh, yakni pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dikenakan pajak 5%. Purbaya mengatakan, dirinya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai membidik penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau marketplace yang memiliki nilai transaksi besar untuk ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang online. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai membidik penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau marketplace yang memiliki nilai

 Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak dapat disamakan dengan fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty).  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak dapat disamakan dengan fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty). Menurutnya,

Pemerintah memberikan ruang bagi wajib pajak yang pernah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk menjadi investor pada surat utang khusus yang akan diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah memberikan ruang bagi wajib pajak yang pernah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) maupun Program Pengungkapan Sukarela

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mengidentifikasi adanya risiko potensi kehilangan penerimaan negara (potential loss) dari pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah. Hal tersebut dipicu oleh adanya kerancuan kebijakan di tingkat lembaga pelaksana serta pengelolaan dana bantuan yang dinilai belum optimal di lapangan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mengidentifikasi adanya risiko potensi kehilangan penerimaan negara (potential loss)